JAKARTA--MI: TNI sudah harus turun tangan dalam pemberantasan teroris. Pasalnya jaringan teroris di Indonesia sudah meningkat dengan tajam dan sudah bergerak secara internasional.Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dalam HUT ke-51 HUT Pepabri yang diadakan dengan mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, Selasa (28/9).
Selain Agum, hadir pula Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Jendral TNI (Purn.) Wismoyo Aris Munandar, Menteri Negara Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, dan Ketua Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Ponco Sutowo.
"Keterlibatan TNI memang ada mekanismenya. Kalau teror itu berdiri sendiri dan tidak ada kaitannya dengan jaringan intenasional, maka dapat diatasi oleh Polri. Tetapi jika ada keterkaitan dengan jaringan internasional, maka keterlibatan TNI dibutuhkan," paparnya.
Menurutnya, saat ini jaringan terorisme di Indonesia sangat tinggi, sehingga kepolisian sebagai satu-satunya institusi yang menangani masalah terorisme harus bekerja sama dengan pihak lain.
"Di TNI ada satuan-satuan anti teror. Di darat kita punya Den 81, di laut kita punya Denjaka. Mereka ini adalah unsur yang siap untuk dimintai bantuan. Tapi sekarang ini yang kita lihat bantuan ini belum merasa diperlukan, padalah teror sudah ekskalatif," keluhnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan agar TNI juga turun dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman teroris.
"Kami (Pepabri) menghimbau kerja sama, jajaran TNI dan Polri untuk meningkatkan keamanan dan kesatuan NKRI, karena saya rasa ini merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu Polri, TNI dan seluruh komponen masyarakat."
Ditambahkan Agum, badan intelijen harus dikerahkan lebih maksimal dalam pemberantasan terorisme di Indoensia.
"Teror itu berada di tempat gelap dan kita di tempta terang. Untuk itu menghadapi musuh seperti ini, kami menghimbau agar intelejen harus di tingkatan, dan data intelejen sudah cukup dijadikan dasar untuk menghadapi itu tadi. Kami mengharapkan TNI dan Polri bersatu untuk menjaga keamanan, soliditas TNI dan Polri adalah jaminan kokohnya negeri ini. Karena apabila tidak, ini sangat membahayakan NKRI," serunya.
Dalam kesempatan yang sama, Agum menyampaikan harapannya akan Laksamanan TNI Agus Suhartono yang menjadi Panglima TNI baru yang terpilih. Ia sangat berharap, Agus nantinya bisa menjadi pemersatu yang menjaga solidaritas TNI.
"Tentunya kita sangat berharap bisa menciptakan soliditas TNI sendiri, darat, laut dan udara. Begitu juga solidaritas TNI dan Polri, karena soliditas TNI dan Polri adalah jaminan negeri ini. Panglima yang baru harus bisa menciptakan seperti ini," jelasnya lagi.
Senjata Teroris dari Mitra Perusahaan PT Pindad dan Rampasan
PT Pindad menduga senjata jenis SS-1 dan P1 9 milimeter yang disita dari para tersangka teroris maupun perampok di Medan, Sumatra utara, berasal dari mitra perusahaan atau hasil rampasan dari personel TNI/Polri.Sebab, PT Pindad tidak mungkin menjual secara langsung kepada oring mencurigakan dan tanpa
sepengetahuan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto terkait hasil penyelidikan mabes Polri yang menyatakan bahwa senjata api milik para perampok buatan Pindad. Menurut Adik, setiap senjata yang dijual oleh Pindad dilengkapi nomor registrasi, disertai surat izin dari Kementerian Pertahanan dan Mabes Polri.
Bahkan, ujarnya, mitra perusahaan yang membeli senjata Pindad wajib menuliskan identitas calon pengguna. Selain itu, seluruh karyawan Pindad yang hendak pulang kerja wajib melewati
metal detector dan digeledah petugas keamanan.
"Kami menjamin tidak ada penyelundupan senjata oleh pegawai perusahaan. Karena prosedur di sini sangat ketat. Yang mungkin terjadi, mitra perusahaan lalai sehingga senjata malah dibeli teroris," kata Adik di Bandung, Jawa Barat, selasa (28/9).
Ia menyatakan siap membantu Polri untuk mengungkap mata rantai perdagangan senjata buatan Pindad yang ternyata jatuh ke tangan teroris. Identitas semua pembeli tercatat secara lengkap.
Namun, Adik tidak dapat membantu penyelidikan apabila senjata yang digunakan teroris merupakan hasil rampasan dari personel TNI dan Polri di daerah konflik. Sebab kejadian tersebut di luar tanggung jawab Pindad. (AX/OL-01/Ars)
Sbr : MediaIndonesia