Manado (ANTARA) - TNI dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan bersikap netral.Pangdam VII Wirabuana, Mayjen TNI Hari Krisnomo di Manado, Senin mengatakan, TNI sudah konsisten untuk tetap netral dalam menghadapi Pilkada.
"Sesuai aturan, TNI netral dalam pelaksanaan Pilkada," kata Krisnomo.
Hari Krisnomo mengatakan, netralitas TNI sudah teruji saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan 2009.
Bila dalam pelaksanaan Pilkada nanti ada anggota TNI yang melanggar akan ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku.
Netralitas tersebut juga ditunjukkan dengan tidak adanya atribut partai atau calon yang akan bertarung pada Pilkada di fasilitas milik TNI.
Rumah dinas atau asrama milik TNI tidak boleh dipasang atribut partai peserta Pilkada.
Kalaupun ada anggota keluarga TNI, seperti isteri dan anak yang ikut Pilkada, silahkan saja.
"Sebagai prajurit TNI, tidak boleh ikut campur dengan mendikte istri maupun anak untuk memilih calon tertentu," katanya.
Menjawab pertanyaan, dia mengatakan, TNI akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam pengamanan Pilkada itu.
Dalam melakukan pengamanan tersebut tidak perlu membentuk tim khusus, apalagi sudah beberapa kali melaksanakan Pemilu dan Pilkada.
"Daerah ini kondusif sehingga tidak perlu ditambah personil dari luar dalam pengamanan Pilkada tersebut," katanya.
Pada awal Agustus 2010, Provinsi Sulut akan menggelar tujuh Pilkada secara serentak antara lain Pilkada Gubernur Sulut, Pilkada Walikota Manado, Pilkada Walikota Tomohon dan Pilkada Bupati Minahasa Selatan.(Ars)