Jakarta,- Jaringan teroris memiliki rencana strategis untuk membuat zona perang di seluruh Indonesia. Polri mengklaim, pelaku teror di Indonesia akan merekrut pasukan dari luar negeri. “Mereka melakukan gerilya kota seperti di Irak dan Afghanistan. Mereka juga akan mendatangkan mujahid dari Afghanistan dan Irak,” kata Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (24/9).
Memakai seragam lengkap, Kapolri membeberkan nama-nama dan jaringan teroris dengan rinci. Dia juga menegaskan, teroris juga akan menyerang markas TNI dan Polri.
“Mereka menyerang pos-pos yang dianggap lemah,” tambahnya dengan mimik tegas
Dia juga menjelaskan, rencana strategis itu sudah dimatangkan para pelaku teror. Dan aksi di Medan merupakan isyarat bagi pelaku teror di daerah lain.
Kodam I/BB Siagakan Pasukan
Komando Daerah Militer (Kodam) I Bukit Barisan menyiagakan semua jajarannya guna membantu kepolisian untuk pengamanan wilayah Sumatra Utara (Sumut) pascapenyerangan Markas Polsek Hamparan Perak yang menewaskan tiga polisi.
"Diminta atau tidak, upaya membantu penyelesaian masalah akan menjadi prioritas Kodam," kata Panglima Kodam I Bukit Barisan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Leo Siegers di Bandara Polonia, Medan, Jumat (24/9).
Ia menyatakan tidak mungkin tinggal diam menghadapi peristiwa itu. Bahkan pihaknya telah mengerahkan intelijen untuk melacak dan mendeteksi para pelaku penyerbuan Markas Polsek Hamparan Perak yang terjadi Rabu (21/9) lalu.
Menurutnya, posisi TNI akan siap memberikan bantuan dan dukungan kepada polisi dan sudah melakukan persiapan. Ia juga mengatakan memiliki kemampuan yang besar untuk membantu, antara lain dengan adanya sniper atau penembak tepat di Batalyon Raider dan intelijen hingga di semua daerah. Tujuan utama dilakukannya hal itu adalah agar kondisi keamanan di Sumut kembali kondusif.
Dibentuk Tim Khusus Anti Teror Gabungan
Kementerian Pertahanan sedang membahas pembentukan tim khusus yang beranggotakan dari tiap angkatan di TNI untuk membantu Polri dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Tim khusus itu berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang telah terbentuk. Hal itu dikatakan Laksamana Agus Suhartono ketika uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI di ruang rapat Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (23/9/2010) malam, ketika ditanya sejumlah anggota dewan terkait aksi teroris yang dinilai sangat mengancam.
Agus mengatakan, dengan adanya tim khusus yang dikoordinir oleh BNPT, tidak ada lagi saling tunggu dalam penanganan terorisme. Selama ini, kata dia, TNI menunggu permintaan bantuan dari Polri. "Ini nanti ditangani oleh badan sendiri baik itu masalah aspek intelejennya, penanggulangannya dan penyelesain hukumnya," jelas dia.
Seperti diberitakan, dalam uji yang berlangsung hampir 11 jam itu, sejumlah anggota DPR mendesak agar TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme yang tidak pernah berhenti melakukan teror. Contoh terakhir yakni aksi penyerangan sekelompok teroris ke Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara. Mereka menilai, Polri khususnya Tim Densus 88 Anti Teror tidak mampu menangani terorisme.
Namun, menurut Agus, pihaknya menilai Polri masih mampu menangkap para pelaku teror hingga membawa keproses hukum. Dasar penilaian itu, kata dia, lantaran pihak Polri belum meminta bantuan kepada pihak TNI.(Ars)
Sbr : MediaIndonesia, Kompas