"Sekarang ini elemen yang netral dalam politik praktis hanya TNI dan Polri karena PNS sudah tidak netral," kata Ahmad Atang di Kupang, Senin. "Jadi kalau TNI juga masuk ke wilayah politik praktis maka tidak ada kekuatan lain yang menjadi penengah dalam konteks membangun demokrasi yang baik," kata Pembantu Rektor I Universitas Muhamadiyah Kupang Ahmad Atang, terkait wacana pemberian hak politik kepada prajurit TNI dan Polri.
Dia mengatakan, politik itu adalah arena kepentingan sehingga kalau TNI dan Polri masuk ke wilayah itu maka TNI akan terseret ke wilayah politik praktis dan kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan besar untuk kepentingan institusinya.
Apalagi doktrin TNI adalah loyalitas.
"Loyalitas terhadap pemimpin dan negara, sehingga kalau diberi ruang untuk masuk dalam politik praktis maka, nasib demokrasi di negara ini mau dikemanakan," katanya.
"Jadi biarkan TNI dan Polri tetap sebagai alat negara dan hanya loyal pada negara. Tidak pada kekuatan-kekuatan politik tertentu dan kita juga tidak memiliki kekuatan penengah lagi," katanya.
Dia menambahkan, Indonesia perlu memiliki kekuatan penengah dalam membangun demokrasi yang baik dan posisi TNI dan Polri sebenarnya berada pada posisi penengah itu.
Artinya, tidak terkontaminasi dan terkooptasi dengan kepentingan politik.
"Kalau TNI dan Polri terlibat dalam politik praktis justeru akan menciptakan polarisasi ditingkat TNI dan Polri yang cukup besar," katanya.
Loyalitas dan kepatuhan terhadap hirarki yang selama ini dianut itu menjadi tercerai- berai karena kalau ditingkat atas ingin masuk ke kepentingan tertentu, secara hirarki dibawa juga akan terseret.
Senjata
Hal senada disampaikan Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Jhon Kota yang berpendapat bahwa posisi TNI dan Polri sebaiknya tetap netral.
"Polisi dan Tentara itu memiliki senjata dan karena punya senjata, mereka bisa menggunakan senjata untuk kepentingan tertentu," katanya.
Menurut dia, kalau TNI dan Polri ikut dalam Pemilu maka secara otomatis TNI dan Polri akan ikut dalam mengamankan kepentingan tertentu atau akan menggunakan senjata untuk kepentingan institusinya.
Hal ini menurut dia, akan membuat demokrasi mandek dan semakin berantakan.
"Jadi bagi saya lebih baik TNI dan Polri tetap netral," katanya.
TNI dan Polri bisa tetap menjadi "wasit" dalam konteks membangun demokrasi ke arah yang lebih berkualitas, kata DR Jhon Kotan. (Ars)
Sumber : ANTARA